Teknologi

Dampak Pajak OTT Terhadap Teknopreneur

Dirjen Pajak Kemeterian Keuangan membidik empat perusahaan penyedia konten data dan informasi berbasis internet OTT  (over the top). Pengenaan pajak terhadap empat perusahaan asing Yahoo, Google, Facebook, dan Twitter ini cukup strategis menyangkut kepentingan nasional. Untuk menjaring mereka, keempatnya harus mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT). Penetapan pajak bagi OTT itu seharusnya berlaku surut dengan pendataan dilakukan sejak mereka beroperasi di Indonesia.

Perusahaan OTT tersebut menjalankan bisnisnya puluhan tahun, namun tidak membayar pajak kepada Indonesia. Keuntungan perusahaan internet itu selama ini disetorkan ke perusahaan induknya di Singapura. Sementara yang dibayarkan ke Indonesia hanya pajak penghasilan para pekerjanya, bukan pajak perusahaannya yang lebih besar. (Sindo/4/16)

Sharing economy

Membicarakan OTT kita teringat aksi demo sopir taksi konvensional beberapa waktu lalu. Dengan alasan merusak ‘pasar’ mereka meminta pemerintah menutup perusahaan berbasis IT Gojek dan Uber. Rhenald Khasali sebagai akademisi sekaligus praktisi bisnis akhirnya turun tangan menyoal sharing economy.  Dia mencontohkan bagaimana taksi Blue Bird yang omsetnya ratusan miliar keuntungannya dinikmati oleh pemilik taksi. Sementara Taksi Uber, meskipun omsetnya ratusan miliar yang menikmati tidak hanya pemilik Uber tapi siapapun yang punya mobil dan dijadikan sebagai taksi Uber. Demikian juga Gojek dengan motor para pengemudinya. Inilah yang menurut Rhenald disebut sharing economy, yang intinya keuntungan dari sebuah bisnis dibagi kepada banyak orang.

Dulu, kaum muda enggan menggeluti teknopreneur (aktivitas kewirausahaan berbasis teknologi). Tapi kini, dengan sedikit ketrampilan mengoperasikan komputer multimedia mereka siap menjadi teknopreuneur dengan berbagai usaha, dari jual barang bekas sampai jasa antarbarang. Dari mengelola hotel di berbagai kota sampai menjual tiket dengan harga lebih murah dibanding agen tiket resmi.

Lawan sharing economy adalah owning economy, merupakan kebalikan dari sharing economy yang memastikan keuntungan hanya tersalurkan kepada pemilik modal (kapitalis). Jika tidak ada kemudahan IT mungkin tidak ada anak muda yang kreatif mengembangkan teknoprenuernya. Mereka memilih sharing economy karena tidak banyak modal untuk menjadi owning economy.  Dengan teknopreneur  banyak perusahaaan startup yang berkembang hingga ke mancanegara. Istilah startup ini sering dikaitkan dengan sebagian besar usaha teknologi yang dirancang untuk berkembang lebih cepat. Salah seorang akselator startup Paul Graham, mendefinisikan startup sebagai jenis perusahaan yang dirancang untuk tumbuh cepat. Memang perusahaan startup bisa dalam bentuk apa pun, tapi untuk akselerasinya biasanya dikaitkan dengan penggunaan teknologi. Nah, teknologi yang dirasa oleh kalangan teknoprenuer cukup murah tentunya internet. Apalagi jika masih menggunakan medos yang gratisan.

Menurut Rhenald, bagi kaum muda sharing economy dianggap sebagai penyelamat planet ini dari keserakahan umat manusia. Mereka menggagas ideologi-ideologi praktis tentang kesempatan berbagi. Setelah kewirausahaan sosial, lalu sharing economy. Ini yang oleh para ekonom dianggap sebagai reinkarnasi konsep ekonomi kerakyatan yang digagas Moh. Hatta puluhan tahun silam.

Medsos Masih Gratis?

Dengan adanya keinginan menarik pajak dari perusahaan OTT, akhirnya pemerintah Indonesia punya dua opsi. Pertama, mempertahankan owning economy, dengan risiko ‘yang kaya semakin kaya’. Kedua, mengembangkan ekonomi kerakyatan  sharing economy dengan melakukan regulasi baru agar perusahaan konvensional bisa mengikuti.

Kalangan muda akan memilih yang kedua karena sebagai penyulut kebangkitan teknopreneur dan startup. Para  blogger seperti simomot.com yang  omset per bulannya  mencapai puluhan juta. Atau mitra Youtube semacam Raditya Dika yang bisa mengalirkan uang ke kantongnya sampai ratusan juta adalah contoh bagaimana anak muda semangat menggeluti teknopreneur. Ditambah para pemilik toko daring yang memanfaatkan medsos sebagai sarana bisnisnya.

Yang menjadi renungan kita soal pengenaan pajak untuk OTT seperti Google dan Facebook. Apakah nantinya jika mereka dikenakan pajak perusahaan ada perubahan pola penggunaan medsos. Jika selama ini hanya karyawan Google saja yang dikenakan pajak, bagaimana jika nanti Google harus bayar pajak perusahaannya? Apakah nantinya menggunakan medsos tidak gartis lagi?

Jika melihat omset OTT memang luar biasa. Misalnya Google yang membelah perusahaan menjadi dua, yakni Google Adwork dan Google Adsense. Google Adwork adalah mesin uang bagi Google. Tiap hari miliaran rupiah mengalir dari para pemasang iklan ke lini ini. Hanya sebagian kecil saja Google Adsense menyalurkan uang kepada para blogger dan youtuber. Itupun setelah para blogger dan youtuber kerja keras. Sementara medsos lainnya seperti Facebook tetap mengalirkan keuntungan ke Google. Jadi, wajar kalau pemerintah ingin menarik keuntungan OTT ini sebagai pajak. Apalagi pasar  medsos di negera ini menempati urutan tinggi dalam peringkat penggunaan madsos di dunia.

Alih-alih ingin menarik sebagian laba OTT ke negera kita, tapi kelangsungan kaum muda yang sudah habit dengan teknopreneurnya luluhlantak. Apalagi salah satu ciri negara maju adalah semakin banyaknya para enterpreneur. Jangan sampai OTT dibebani pajak kemudian nanti berdampak OTT tidak menggratiskan medsos sebagai sarana teknopreneur sehingga perkembagannya terhenti.

Kenyataannya,  saat ini banyak startup yang masih mengandalkan medsos. Ibarat software yang bersifat open source (tidak berbayar), teknopreneur jangan terhenti hanya karena regulasi yang mematikan potensi kaum muda. Ketika perangkat lunak dirasa mahal oleh para teknopreneur mereka mendapat alternatif perangkat lunak yang gratis. Ini menujukkan pola substitusi teknologi dari sebuah fenomena yang berkembang di era digital saat ini.

Meskipun demikian Rhenald mengingatkan, sharing economy bisa menimbulkan dampak-dampak negatif, seperti lahirnya pengangguran bagi yang tak lolos dalam seleksi alam (persaingan) dengan business model baru ini. Kedua, waspadai kerugian-kerugian besar dari sektor-sektor usaha konvensional yang konsumennya shifting (berpindah). Terakhir,  kemungkinan kriminalisasi oleh para penegak hukum atau pembuat kebijakan yang terlambat mengatur. (Askurifai Baksin)**

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 1 =

To Top