Sembako

Hapus PI Bawang Putih, Kemendag Laksanakan Arahan Presiden Dalam Penanganan Dampak COVID-19

BISNIS, YUK (26/32020) – Kementerian Perdagangan telah membebaskan sementara izin impor untuk bawang putih dan bawang bombay terhitung sejak Rabu (18/3). Pembebasan izin impor dilakukan dengan
menghapuskan persetujuan impor (PI) serta laporan surveyor (LS) bawang putih dan bawang
bombay. Pembebasan ini bersifat sementara hingga 31 Mei 2020 dan diatur dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk ketersediaan serta menjaga
harga barang dan bahan pangan pokok seperti gula, bawang putih, daging, dan barang/bahan
pokok lainnya yang penyediaannya dari dalam negeri maupun dari luar negeri sehingga tidak
terjadi kelangkaan dan lonjakan harga yang signifikan di masyarakat, utamanya dalam menghadapi
dampak wabah COVID-19 dan menjelang bulan Ramadhan serta Idul Fitri 1441 H.
Dalam sebulan terakhir, harga bawang putih sempat menembus Rp 70.000/kg dan bawang
bombay mencapai Rp. 140.000/kg, meningkat lebih dari 100%. Oleh karena itu, dalam menghadapi
dampak COVID-19 dan agar pasokan terpenuhi serta harga segera turun, Kemendag menghapus
ijin impornya.
Penghapusan impor bawang putih dan bawang bombay telah sejalan dengan UU Nomor 13 Tahun
2010 tentang Hortikultura, sebagaimana pada Pasal 88 ayat (2) yang mengatur bahwa impor
produk Hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggung jawab
di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri yang tugas dan
tanggungjawabnya di bidang Hortikultura. Dalam UU Nomor 13 tahun 2010 tersebut, hanya
mengatur secara prosedural pemberian izin impor produk hortikultura dengan rekomendasi,
namun tidak menetapkan daftar jenis produk hortikultura yang memerlukan rekomendasi
dimaksud. Daftar jenis produk yang memerlukan rekomendasi, sebagaimana pada Pasal 88 ayat
(5) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
hortikultura.
Dengan penghapusan Persetujuan Impor sebagaimana diatur dalam Permendag No. 27 Tahun
2020, maka seluruh persyaratan izin impor oleh Menteri Perdagangan termasuk Rekomendasi
untuk Persetujuan Impor bawang putih dan bawang bombay tidak diperlukan lagi. Seperti halnya
contoh buah kiwi, plum, leci, pir dan almond yang selama ini tidak tercantum dalam lampiran
Permentan No 39 Tahun 2019 tidak memerlukan izin impor dan rekomendasi. Dengan demikian
bawang putih dan bawang bombay bisa dikategorikan sama perlakuannya dengan produk produk
tersebut.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Hortikultura pada 24 Maret 2020, Kepala Badan
Karantina Kementerian Pertanian mengatakan, prosedur karantina untuk produk impor bawang
putih dan bawang bombay yang dilakukan dalam rangka keamanan pangan, tanpa
mempersyaratkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk pemasukan barang.
Kemendag mengimbau semua pihak untuk memahami situasi pandemik COVID-19 ini dan
mengambil langkah-langkah cepat untuk mengamankan kebutuhan pangan masyarakat. Kepada
para importir diminta segera memanfaatkan relaksasi ini dengan baik guna memenuhi pasokan di
dalam negeri.
Kemendag juga meminta pelaku usaha bergotong royong mengatasi ketersediaan bahan pokok
masyarakat dan tidak melakukan penimbunan.
Sikap tegas akan dilakukan jika masih ada pelaku usaha yang melanggar aturan. Kemendag bekerja
sama dengan Satgas Pangan untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang mengambil
keuntungan dan melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok yang dapat merugikan semua
pihak.(editor: eva, sumber: humaskemendag, foto:ist)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =

Populer

To Top