berita

Komisi V Apresiasi Persiapan PPDB Jabar 2020, Diantaranya Soal Jalur Prestasi dan Zonasi

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya dan rombongan mengapresiasi persiapan PPDB Jabar 2020

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya dan rombongan mengapresiasi persiapan PPDB Jabar 2020 BANDUNG, BISNIS-YUK (06/06/2020) – Sebanyak 10,9 juta calon peserta didik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diproyeksikan akan mengikuti program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020.

Dalam masa darurat penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan PPDB tahun 2020 akan dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Untuk mekanismenya, Pemerintah Daerah dan sekolah dapat merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020 di Jawa Barat. Persiapan PPDB tahun ini berjalan cukup baik pada tataran konsep perencanaan dan pembuatan sistem. Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya berharap, proses persiapan yang telah dilakukan secara baik tersebut dapat terus terjaga hingga tahap akhir pelaksanaan PPDB.

“Kerjasama yang bagus ini adalah upaya pencegahan yang sangat baik sehingga mencegah terjadinya kongkalikong atau bahkan pungli dan mungkin ini bisa dicegah,” ucap Abdul Hadi usai melakukan monitoring persiapan PPDB di SMAN 5 Karawang, Jumat (5/6/2020). Ia pun mengimbau kepada seluruh stakeholder terkait agar pelaksanaan PPDB dapat berjalan sebaik mungkin. “Normatif hindari hal-hal yang berpotensi akan menjadi permasalahan di kemudian hari,” katanya. PPDB lanjut Abdul Hadi, merupakan siklus pendidikan tahunan di Jawa Barat.

Pengalaman sekian tahun penyelenggaraan PPDB, permasalahan muncul pada tahap akhir atau pascapengumuman. Diantara yang sering menjadi masalah adalah penerimaan siswa Jalur Prestasi. Dalam SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, disebutkan bahwa PPDB pada Jalur Prestasi dapat dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi nilai lima semester terakhir; nilai ujian kelulusan daring, dan/atau nilai prestasi akademik atau nonakademik.

“Yang tidak keterima masih ngotot, dan dia akan mencari jalur mulai dari keluarga, pejabat, LSM dan lainnya. Banyak terjadi hal seperti itu,” tambah Abdul Hadi. Selain itu ia menjelaskan, upaya-upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama. Pencegahan pertama adalah adanya sistem yang harus dibuat jelas, clear, dan transparan. Hal lain yang sering menjadi masalah adalah kuota jalur zonasi.

Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat membuat aturan baru dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 SMA/SMK sederajat. Kadisdik Jabar Dewi Sartika mengatakan, perbedaan yang paling mencolok kuota sistem zonasi. Berbeda dengan tahun ajaran 2019/2020 yang menetapkan kuota zonasi 90 persen, tahun ini jalur zonasi akan dikurangi menjadi 50 persen. Sementara itu, kuota untuk jalur prestasi ditambah maksimal 30 persen, baik melalui jalur akademiki maupun nonakademik.

“Sekolah mengumumkan mengapa sekarang hanya 50 persen untuk jalur zonasi itu ya karena sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Tapi untuk jalur ini harus jelas domisilinya. Jangan sampai ada manipulasi data soal alamat hanya untuk mengejar jalur zonasi yang akan merugikan masyarakat lainnya,’ ucapnya. Selanjutnya adalah kesiagaan. Ia menilai Karawang cukup bagus, dari mulai jajaran Saber Pungli Kabupaten sudah sangat baik proaktif kerjasama dengan pihak Disdikpora.

“Kerjasama yang baik ini harus dijaga sehingga ketika terjadi suatu masalah terkait dengan PPDB bisa langsung berkordinasi,”paparnya. “Memang banyak peluang-peluang terjadinya penyimpangan tetapi saya melihat di sini ada kerjasama yang baik antara dinas kabupaten, satgas, serta KCD (Kepala Cabang Dinas),” pungkas Abdul Hadi.(humasdprdjabar/ask)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =

Most Popular

To Top