Properti

Syarat Rumah Bersubsidi Yang Harus Dipatuhi

Pemerintah sejak bulan April 2015 lalu mengeluarkan program rumah bersubsidi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rumah bersubsidi yang dibangun kalangan pengembang harus mengikuti harga jual maupun tipe rumah yang telah ditetapkan sementara konsumen MBR yang membeli bisa mendapatkan fasilitas KPR subsidi melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

FLPP akan memberikan subsidi bunga KPR hanya 5 persen selama jangka waktu (tenor) kredit yang bisa mencapai 15-20 tahun.  Artinya, kalau bunga pasar sebesar 10-12 persen, konsumen MBR tetap hanya membayar 5 persen karena selebihnya telah disubsidi oleh pemerintah.

Tentu ada berbagai syarat bagi MBR yang bisa mengakses rumah bersubsidi ini. Syarat utama yaitu kalangan MBR haruslah pekerja dengan penghasilan maksimal Rp4 juta/bulan baru bisa mendapatkan fasilitas KPR bersubsidi FLPP ini. Selain itu masih ada berbagai syarat lainnya.

Menurut Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid, pemerintah mengeluarkan patokan harga untuk rumah bersubsidi yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18 Tahun 2019.

“Patokan harga baru dikeluarkan untuk mengikuti peningkatan harga material bahan bangunan sehingga kalangan pengembang yang membangun rumah subsidi bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Rentang harganya tergantung lokasi, intinya tetap untuk kalangan MBR dengan penghasilan maksimal Rp4 juta per bulan,” katanya.

Patokan harga rumah bersubsidi di wilayah Pulau Jawa (di luar Jabodetabek) pada tahun lalu sebesar Rp140 juta dan telah dinaikan menjadi Rp150,5 juta. Harga yang tertinggi berlaku di Papua dan Papua Barat sebesar Rp212 juta dan Rp219 juta. Untuk ukuran rumah yang dibangun luasannya tidak melebihi dari 36 m2 dengan luas kaveling tidak boleh kurang dari 60 m2.

Syarat lainnya, kalangan MBR belum pernah menerima subsidi perumahan sebelumnya dan harus menempati rumah yang dibelinya tersebut. Rumah yang telah dibeli tidak boleh dipindahtangankan ke pihak lain, dikontrakan, maupun dijual untuk jangka waktu empat tahun setelah dimiliki.“Kami memiliki tim untuk melakukan survei secara random apakah rumah yang sudah dibeli tersebut digunakan, kosong, atau malah dihuni oleh bukan pemiliknya. Kalau sampai ada yang seperti itu, kemudahan subsidinya bisa kami cabut bahkan si pemilik akan diharuskan untuk mengembalikan subsidi yang telah diterima,” ujar Khalawi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 4 =

Populer

To Top